PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

PENGHAPUSAN

Penghapusan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 adalah tindakan penghapusan barang milik negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengawasannya.

Lebih rinci dijelaskan dalam Peraturan tersebut khusnya pada BAB V pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa Penghapusan BMN dilakukan dalam hal :

1. Penyerahan BMN yang tidak digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola barang;
2. Pengalihan status penggunaan BMN kepada pengguna barang lain;
3. Pemindahtanganan BMN;
4. Dimusnahkan; atau
5. Sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar (hilang, kecurian, susut, bencana alam, dsb)

Penghapusan barang dengan maksud dijual melalui lelang merupakan penghapusan karena pemindahtangan BMN kepihak ketiga.

Dalam mengajukan penghapusan BMN perlu diperhatikan syarat-syarat dokumen yang menyertai
berikut adalah KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN, antara lain:
SYARAT UMUM

1. Surat permohonan penghapusan/penjualan disertai penjelasan/pertimbangan penjulan dari Pejabat yang telah diberi wewenang untuk mengusulkan.
2. FC Surat Keputusan (dari Kementerian/Lembaga) tentang pendelegasian wewenang
3. Asli Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan/Penjualan BMN
4. Laporan hasil pelaksanaan Tim (Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian BMN) disertai dengan daftar rincian BMN yang akan dihapus terdiri dari: No Urut, Kode Barang, NUP, Nama Barang, Merk/Type (jika kendaraan dilengkapi dng no rangka, no mesin dan nopol; jika bangunan dilengkapi dengan th pembuatan, konstruksi, luas, status kepemilikan), Tahun Perolehan, Jumlah Unit, Harga Perolehan, Nilai Limit, Kondisi, Keterangan.
5. FC Daftar Barang/Laporan Semesteran (dari SIMAK BMN)
6. Laporan Kondisi Barang (dari SIMAK BMN)
7. Laporan Penghentian Penggunaan (dari SIMAK BMN)
8. FC KIB (dari SIMAK BMN)
9. Foto BMN
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (lihat)
11. Surat Pernyataan dari Kementerian/Lembaga bahwa BMN tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas dan fungsi (lihat)
12. Surat Pernyataan tidak akan meminta anggaran untuk barang pengganti atas barang yang dijual (lihat)

Untuk BANGUNAN yang akan dibongkar
ditambahkan dengan:

1. Angka 12 tidak diperlukan.
2. FC dokumen penganggaran bangunan pengganti dari bangunan yang diusulkan dijual (DIPA tahun berjalan)
3. Asli Surat Perhitungan dari KINTARU/Cipta Karya
4. NJOP/Surat Keterangan NJOP dari Kantor Pajak
5. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab thd Konsisi Bangunan (lihat di sini)

Untuk KENDARAAN BERMOTOR
ditambahkan dengan:

1. Asli Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan
2. FC BPKB dan STNK

Untuk BMN HILANG
ditambahkan dengan:

1. Laporan Kehilangan dari Satker ke Kepolisian
2. Berita acara pemeriksaan TKP oleh Kepolisian
3. Bukti pembayaran TGR ke kas negara (jika dikenakan TGR)
4. Surat Pernyataan Tidak ada TGR dari Kementerian/Lembaga (jika tidak dikenakan TGR)

Permohonan dapat diajukan ke Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai dengan batas kewenangan dan wilayah kerja masing-masing.

SOSIALISASI APLIKASI SIMANTAP 2012

Berkaitan dengan telah terbitnya :

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor : 186/PMK.06/2009 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, maka sebagai langkah awal akan dilaksanakan identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah, baik yang telah bersertipikat atas nama Pemerintah RI c.q. K/L maupun yang belum bersertipikat;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi Kementerian/Lembaga;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

Guna mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disiapkan program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SiManTaP 2012) yang rencananya akan disosialisasikan ke seluruh satuan kerja wilayah kerja KPKNL Kalimantan Barat.

Materi Sosialisasi :

1. Aplikasi SiManTaP 2012 dapat di download melalui link ini

2. Permenkeu Nomor 250/PMK.06/2011 (lihat)

3. Permenkeu Nomor 33/PMK.06/2012 (lihat)

4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 |Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dapat dilihat (lihat)

Foto Dewan Guru:

STURKTUR ORGANISASI KEMENAG SINGKAWANG

Madrsah Ibtidaiyah Negeri Sedau secara struktural merupakan Satuan Kerja (Satker) yang berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, secara garis besar Kantor Kementerian Agma Kota Singkawang merupakan Induk dari semua satker di Kota Singkawang di bawah naungan Kementerian Agama. Ada tiga satker yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang (Seksi Mapenda) yaitu : MAN Model Singkawang, MTSN Singkawang dan MIN Singkawang. Adapun Stuktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang sebagai berikut (Referensi Website Kanwil Kemenag Kalbar) Click disini...

MIN SEDAU SINGKAWANG (UAMBN 2012)

Pada tanggal 02 April 2012 MIN Sedau Singkawang melaksanakan Ujian Akhir Madrasah Berbasis Nasional (UAMBN) tahun pelajaran 2011/2012, pelaksanaan Ujian tersebut alhmdulillah berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun, semua panitia dan pengawas serta di bantu dewan guru lainnya berusaha menjaga dan mengawasi jalannya Ujian tersebut. Kepala Sekolah MIN Sedau Singkawang Ajat Sudrajat, S. Ag menghimbau kepada seluruh Guru dan Pegawai agar dapat membantu guna kelancaran kegiatan tersebut.
Pengawas yang di tunjuk dari luar juga hadir dan turut serta mengawasi jalannya Ujian dengan penuh tanggung jawab. pelaksanaan UAMBN tersebut berlangsung selama 3 Hari yaitu pada tanggal 02 s/d 04 April 2012. semua siswa siswi yang mengikuti ujian tampak serius mengerjakan soal ujian yang berikan dan harapan kami semoga siswa siswi MIN Sedau dapat memperoleh nilai yang memuaskan.

lihat gambar saat ujian selengkapnya Click di sini

Direktorat Pendidikan Madrasah

TUGAS
Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pendidikan madrasah  

FUNGSI

• Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kelembagaan, dan kesiswaan;
• Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kelembagaan, dan kesiswaan;
• Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kelembagaan, dan kesiswaan;
• Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kelembagaan, dan kesiswaan; dan
• Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Selengkapnya..... 
  
  

PROGRAM KEMENAG RI UNTUK MADRASAH

Peningkaran Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Madrasah

DIKLAT PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA DAN PENGAWAS MADRASAH 2011

Diklat ini sangat penting dan terbukti mampu meningkatkan kinerja kepala dan pengawas madrasah. Ini merupakan program yang didesain simultan dengan regulasi kepala madrasah. Selama ini, sebagian kepala madrasah swasta yang GBPNS diangkat dan diberhentikan sebagai kepala lebih banyak.

TUNJANGAN KHUSUS DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL 2011

Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada GBPNS yang bertugas di daerah khusus. Daerah Khusus adalah daerah yang masuk kategori daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah terpencil, daerah yang dihuni oleh suku terasing, daerah terluar, darah yang rawan bencana (alam Selengkapnya....

INPASSING GURU BUKAN PNS (GBPNS) 2011

Inpassing adalah proses penyetaraan kepangkatan, golongan, dan jabatan fungsional guru Bukan PNS (GBPNS) dengan kepangkatan, golongan, dan jabatan guru PNS dengan tujuan untuk tertib administrasi, pemetaan guru dan kepastian pemberian tunjangan yang menjadi hak mereka. Inpassing GBPNS berdasarkan pada Permendiknas Selengkapnya....

PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU MADRASAH 2011

Peningkatan kualifikasi guru madrasah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi guru. Peningkatan kualifikasi guru madrasah terdiri dari dua macam, yaitu peningkatan kualifikasi S-1 dan S-2. Tujuan peningkatan kualifikasi S-1 bagi guru madrasah secara khusus untuk Selengkapnya....

TUNJANGAN PROFESI GURU MADRASAH 2011

Tunjangan profesi guru merupakan salah satu hak guru yang diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat. Tunjangan profesi bertujuan untuk memotivasi kinerja guru agar menjadi lebih professional dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Hak guru untuk mendapatkan tunjangan profesi diatur dalam Pereturan Pemerintah Selengkapnya....

SERTIFIKASI GURU TA. 2011

Sertifikasi guru (dan dosen) merupakan salah satu program nasional di bidang peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74/2008 tentang Guru. Sertifikasi guru (dan dosen) adalah bagian dari upaya strategis Selengkapnya...

PENYUSUNAN REGULASI TA. 2011

Tahun 2011 ini diharapkan dapat diterbitkan PMA tentang Kepala Madrasah dan PMA tentang Pengawas Madrasah dan (Pendidikan Agama Islam pada sekolah). Kebutuhan terhadap dua regulasi ini sangat mendesak karena perkembangan sosial dan pendidikan yang begitu cepat. Pada sisi lain, regulasi Selengkapnya...

FOTO GURU DAN PEGAWAI

FOTO GURU DAN PEGAWAI

MIN SEDAU SINGKAWANG TAHUN 2012

Untuk melihat foto gugu dan pegawai >>>>CLIK DI SINI

PENAMBAHAN RKB BARU

MIN SEDAU tahun 2011 lalu mendapat penambahan RKB dan realisasinya telah selesai, semua berjalan lancar dan sekarnag MIN Sedau tampak semakin baik, berkat dorongan dan dukungan dari semua pihak akhirnya sedikit demi sedikit suasana MIN Sedau semakin tertata rapi, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala dan ruang TU akhir tahun 2011 kemarin telah dilakukan pengecatan sehingga tampak lebih rapi dan cerah, selengkapnya dapt anda lihat di sini >>> CLIK DI SINI
Referensi Kemenag RI KLIK DI SINI